CPNSD, Buah Simalakama bagi Pemerintah Daerah (www.selasarsolo.com)

CPNSD, Buah Simalakama Bagi Pemda Selasa, 11 Oktober 2011 18:10 WIB - editor : Hendro Prabowo JAKARTA- Menanggapi kecemasan para CPNS Karanganyar terkait masa depan mereka, pengamat kebijakan publik, Aditya Affandi, selasa(11/10), mengatakan bahwa pemda seharusnya jangan terjebak pada sterotype pada penganggaran. Stereotype bahwa pengangkatan CPNS/honorer itu akan berdampak secara signifikan terhadap dana transfer yang digelontorkan pusat ke pemda, padahal itu adalah sesuatu yang salah kaprah. Padahal, semakin besarnya anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji dan Urusan Wajib) dibandingkan untuk Belanja Langsung (Pelayanan dan Publik) serta belanja modal dalam tekstur APBD akan memberatkan anggaran. "Ini memang seperti buah simalakama bagi pemda," imbuh Aditya. Lebih lanjut, Aditya menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) misalnya tidak serta merta mengakomodir seluruh biaya gaji PNSD di daerah. Meskipun dalam perhitungannya salah satu variabel DAU adalah data belanja gaji PNSD, sebagaimana diketahui bahwa proporsi belanja gaji PNSD yang diperhitungkan dalam DAU adalah kuranglebih 70% dari total belanja gaji PNSD. Dengan demikian apabila dari DAU sudah tidak mencukupi untuk pembayaran gaji PNSD ataupun belanja lainnya, maka sesuai dengan dasar pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengupayakan pendanaan dari berbagai sisi. Aditya mencontohkan bahwa pendanaan dapat diambilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan lain lain yang sah (seperti dari keuntungan BUMD, penjualan aset) atau dari penerimaan dana bagi hasil (semisal peningkatan capaian penerimaan PBB dan BPHTB). Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan mampu untuk melakukan efisiensi di berbagai bidang sehingga masalah kebocoran anggaran dan anggaran yang dinilai tidak efisien mulai dibenahi. "Hasil dari efisiensi tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja wajib yang mau tidak mau harus dipenuhi," lanjut Aditya. Terkait dengan masalah pendanaan bagi pra jabatan CPNSD di Karanganyar, pengamat jebolan UNS tersebut, mengatakan bahwa pendanaan tersebut memang menjadi kewajiban pemda. Namun apabila dananya tidak mencukupi, maka Aditya yang asli Solo tersebut menyarankan agar dilakukan langkah taktis. Seperti melakukan pengiriman pra jabatan sesuai dana yang ada serta diutamakan yang sudah mau 2 tahun CPNSD-nya. Kemudian pemda bisa melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat atau pada Bank Jateng demi menutup defisit anggaran. Selain itu, Pemda dapat menggunakan SILPA (Sisa Lebih Anggaran) tahun lalu. "Karena SILPA ini semacam celengan bagi pemda," imbuh Aditya seraya menutup perbincangan.(hen)